Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah banyak keluhan mencuat akibat kesulitan masyarakat membeli LPG 3 kg.

"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," ungkap Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Bahlil, agar subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran. Presiden Prabowo memberikan arahan ini pada pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, di tata kelolanya harus baik, yang ketiga rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG," ucap Bahlil dikutip dari Antara.

Bahlil membuat kebijakan tersebut setelah adanya permainan harga di kalangan pengecer. Menyikapi itu, Pemerintah menata kembali distribusi LPG di kalangan pengecer, dengan memberikan status baru menjadi subpangkalan.

"Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan," kata Bahlil.

Nantinya, Subpangkalan akan dilengkapi dengan aplikasi Pertamina bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina. Melalui aplikasi itu, Pemerintah bisa memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada subpangkalan, baik siapa yang membeli, jumlah LPG 3 kg yang dibeli, bahkan harga jual tabung gas.

"Kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita (pantau lewat) aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan?" tutur Bahlil.

Bahli juga mengungkapkan, masyarakat tetap harus membawa KTP untuk membeli LPG 3 Kg dari Subpangkalan. Bahli mengabil langkah ini sebagai upaya mengawal subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.

"Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya," ucap Bahlil