Dari seluruh total anggaran bansos, separuhnya bahkan tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama.” Ungkap Luhut lewat media sosialnya, Sabtu (8/2/2025).

Luhut mengatakan diperlukan sistem digitalisasi terintegrasi dalam tata kelola bansos. Hal ini dilakukan untuk memantau tata kelola dari awal sampai akhir, juga memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Pemerintah mewujudkan digitalisasi tata kelola bansos dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN ini nantinya akan terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Agar data yang diperoleh semakin akurat, penggabungan besar data ini akan kembali diujikan dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

“Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.” Ucap Luhut.

Pemerintah juga berencana menyingkronkan data tersebut dengan data yang ada di program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas data semakin baik.

Presiden Prabowo meminta agar proses digitalisasi tata kelola bansos ini dapat rampung pada 17 Agustus 2025 mendatang. Proses digitalisasi ini juga merupakan bagian dari program Government Technology (GovTech).

“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan.” Tutur Luhut.

Luhut percaya bahwa digitalisasi ini adalah solusi yang tepat untuk tata kelola bansos yang lebih tepat sasaran dan transparan.

“Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan.” Kata Luhut