Pembahasan tersebut mempersoalkan masalah pengakhiran hubungan kerja (PHK) di beberapa instansi pemerintahan.

Pemerintah lewat Kantor Kepresidenan RI memberikan tanggapan mengenai isu tersebut.

“Kebijakan ini bertujuan agar setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.” Ungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi melalui akun media sosial @kantorstafpresidenri, Rabu, (12/2/2025)

Efisiensi APBN ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No 1 Tahun 2025 yang telah diteken pada 22 Januari 2025. Inpres ini memiliki tujuh poin, yang mengatur efesiensi anggaran dari tingkat para menteri kabinet merah putih, tentara, polisi, kejaksaan, hingga bupati/wali kota.

Salah satu poin efisiensi anggaran dalam Inpres ini mencakup anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Poin lainnya mengatur pemangkasan belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, studi banding, dan publikasi, serta memotong perjalanan dinas keluar negeri hingga 50%. 

Tanggapan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo, dalam sambutannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025), juga menyinggung kebijakannya terkait efisiensi anggaran.

"Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan," tutur Prabowo.

Presiden Prabowo menargetkan efesiensi anggaran tersebut nantinya dapat memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 330.000. Menurut Presiden Prabowo, anggaran sebelumnya hanya mampu memperbaiki 20.000 sekolah.

"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," ujar Prabowo.