Banjir bandang yang melanda kawasan Parapat, Kabupaten Simalungun seminggu lalu menyebabkan kelumpuhan aktivitas wisata selama hampir lima hari. Di samping curah hujan tinggi yang melanda kawasan Danau Toba, kerusakan hutan di hulu Danau Toba digadang-gadang menjadi penyebab utama derasnya banjir di kawasan Parapat.

Data ini diperoleh melalui investigasi yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka adalah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Auriga Nusantara, dan Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu).

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan oleh hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM Rocky Pasaribu, dilansir dari Kompas.com, Kamis (20/3/2025)

Rocky mengatakan berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, telah terjadi pembukaan hutan yang masif di lima kecamatan sekitar Parapat selama 20 tahun. Lima kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun, yaitu Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Pematang Sidamanik, Hatoguan dan Jorlang Hataran.

Tahun 2000, masih ada hutan alam di lima kecamatan tersebut seluas 10.438 hektar. Angka ini terus merosot, hingga tahun 2023 tercatat tutupan hutan alam hanya tersisa 3.614 hektar.

Kehilangan hutan paling masif terjadi pada periode 2005 – 2010, yaitu seluas 2.779 hektar. Peristiwa yang sama kembali terulang pada periode 2010 – 2025, yang membuat kawasan hutan seluas 2.366 kembali raib.

”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh pada daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” Ujar Rocky

Rocky tidak menampik curah hujan besar yang menyebabkan genangan air hulu Sungai Gaga penyebab banjir bandang di Parapat. Tapi, ia juga berpendapat bahwa genangan air tidak mungkin terjadi bila hutan masih lestari dan mampu menampung air hujan.

Menanggapi isu ini, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar mengatakan bahwa Pemprov Sumut akan melakukan sejumlah upaya pencegahan banjir di kawasan tersebut. Usaha itu antara lain, melakukan penanaman pohon bersama masyarakat, juga memperbaiki alur sungai dengan normalisasi sungai.